Pemerintahan Samak secara aktif berupaya untuk mengamandemen UUD 2007, dan sebagai hasilnya PAD berkumpul kembali pada bulan Mei 2008 untuk melancarkan demonstrasi anti-pemerintah lebih lanjut.PAD menuduh pemerintah berusaha memberikan amnesti kepada Thaksin, yang menghadapi tuduhan korupsi.Hal ini juga menimbulkan permasalahan mengenai dukungan pemerintah terhadap pengajuan Kamboja atas Kuil Preah Vihear untuk status Situs Warisan Dunia.Hal ini berujung pada memanasnya sengketa perbatasan dengan Kamboja , yang kemudian menimbulkan banyak korban jiwa.Pada bulan Agustus, PAD meningkatkan protesnya dan menyerbu serta menduduki Gedung Pemerintah, memaksa pejabat pemerintah untuk pindah ke kantor sementara dan mengembalikan negara ke dalam krisis politik.Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan Samak bersalah atas konflik kepentingan karena dia bekerja untuk sebuah program TV memasak, sehingga mengakhiri masa jabatannya sebagai perdana menteri pada bulan September.Parlemen kemudian memilih wakil ketua PPP Somchai Wongsawat menjadi perdana menteri baru.Somchai adalah saudara ipar Thaksin, dan PAD menolak pemilihannya dan melanjutkan protesnya.^[81]Tinggal di pengasingan sejak kudeta, Thaksin baru kembali ke Thailand pada Februari 2008 setelah PPP berkuasa.Namun pada bulan Agustus, di tengah protes PAD dan persidangan dia dan istrinya, Thaksin dan istrinya Potjaman melompati jaminan dan mengajukan permohonan suaka ke Inggris, namun ditolak.Dia kemudian dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dalam membantu Potjaman membeli tanah di Jalan Ratchadaphisek, dan pada bulan Oktober dijatuhi hukuman dua tahun penjara secara in absensia oleh Mahkamah Agung.^[82]PAD semakin meningkatkan protesnya pada bulan November, memaksa penutupan kedua bandara internasional Bangkok.Tak lama kemudian, pada tanggal 2 Desember, Mahkamah Konstitusi membubarkan PPP dan dua partai koalisi lainnya karena kecurangan pemilu, sehingga mengakhiri masa jabatan perdana menteri Somchai.^[83] Partai oposisi Demokrat kemudian membentuk pemerintahan koalisi baru, dengan Abhisit Vejjajiva sebagai perdana menteri.^[84]