Pada tahun 1999, Pakistan mengalami kudeta militer tak berdarah yang dipimpin oleh Jenderal Pervez Musharraf dan staf militer di Markas Staf Gabungan.Pada 12 Oktober, mereka merebut kendali pemerintahan sipil pimpinan Perdana Menteri Nawaz Sharif.Dua hari kemudian, Musharraf, sebagai Kepala Eksekutif, secara kontroversial menangguhkan Konstitusi Pakistan.Kudeta tersebut dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Sharif dan militer, khususnya dengan Jenderal Musharraf.Upaya Sharif untuk menggantikan Musharraf dengan Letnan Jenderal Ziauddin Butt sebagai panglima militer mendapat perlawanan dari pejabat senior militer dan berujung pada penahanan Butt.Eksekusi kudeta berlangsung cepat.Dalam waktu 17 jam, para komandan militer telah menyita lembaga-lembaga penting pemerintah, menempatkan Sharif dan pemerintahannya, termasuk saudara lelakinya, dalam tahanan rumah.Militer juga mengambil kendali atas infrastruktur komunikasi penting.Mahkamah Agung Pakistan, yang dipimpin oleh Ketua Hakim Irshad Hassan Khan, mengesahkan darurat militer berdasarkan "doktrin kebutuhan", namun membatasi durasinya menjadi tiga tahun.Sharif diadili dan dihukum karena membahayakan nyawa di dalam pesawat yang membawa Musharraf, sebuah keputusan yang memicu kontroversi.Pada bulan Desember 2000, Musharraf tiba-tiba mengampuni Sharif, yang kemudian terbang ke Arab Saudi.Pada tahun 2001, Musharraf menjadi Presiden setelah memaksa Presiden Rafiq Tarar mengundurkan diri.Referendum nasional pada bulan April 2002, yang dikritik oleh banyak orang sebagai tindakan curang, memperpanjang kekuasaan Musharraf.Pemilu 2002 menunjukkan kembalinya demokrasi, dengan PML(Q) pimpinan Musharraf membentuk pemerintahan minoritas.